Print this page  A A A

Fasilitas Bebas Fiskal Bagi Pemegang NPWP dan WNI Penduduk Negara Lain

Mulai 1 Januari 2009, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menikmati fasilitas bebas fiskal. Selain itu, sesuai ketentuan yang berlaku, Warga Negara Indonesia (WNI) penduduk negara lain juga mendapatkan fasilitas bebas fiskal.

Bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, akan dikenakan tarif Fiskal Luar Negeri (FLN) sebesar Rp. 2.500.000 untuk perjalanan luar negeri dengan menggunakan pesawat udara dan Rp. 1.000.000 untuk perjalanan luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Pembayaran tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang pada akhir tahun setelah WPOP memiliki NPWP.

Pengecualian dari pembayaran fiskal dilakukan secara otomatis untuk wajib pajak tertentu yang memenuhi salah satu syarat berikut:

  1. WPOP yang berusia kurang dari 21 tahun;
  2. Orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa singgah;
  3. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, termasuk anggota keluarganya dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka;
  4. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional termasuk anggota keluarganya;
  5. WNI yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negara tersebut, dengan menunjukkan salah satu dari tanda pengenal resmi yang masih berlaku berikut:
    1. Permanent Resident Card
    2. Identity Card
    3. Student Card
    4. Pengesahan alamat di luar negeri pada Paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Lihat cara mendapatkan Keterangan Alamat Luar Negeri.
    5. Surat Keterangan dari KBRI atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
    6. Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.
  6. Jemaah Haji;
  7. Pelintas batas jalan darat;
  8. Tenaga Kerja Indonesia dengan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
  9. Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia;
  10. Orang asing yang berada di Indonesia yang melaksanakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, program kerjasama teknik dan anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan;
  11. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial;
  12. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olah raga atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan surat persetujuan menteri terkait atau yang mewakilinya;

Penjelasan lebih lengkap mengenai FLN tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/P/2008 – Tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri tertanggal 31 Desember 2007 yang bisa didapatkan melalui situs Ditjen pajak di http://www.pajak.go.id

Ottawa, 30 Juli 2009

Comments (