Print this page  A A A

Perceraian

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, perceraian atas satu perkawinan harus diputuskan oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama di Indonesia.  Walaupun Perwakilan Republik Indonesia (KBRI) diberi hak untuk melaksanakan upacara pernikahan atas dua orang WNI yang beragama Islam, namun KBRI tidak mempunyai  wewenang untuk melaksanakan perceraian atas satu perkawinan yang telah dilakukan.

Prosedur Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat di Luar Negeri

Pasal 66 ayat  (3)  dan (4) UU No. 7/1989

  • Dalam hal PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan belum pernah didaftarkan/dilaporkan pada salah satu KUA dimana suami atau isteri bertempat tinggal, permohonan perceraian diajukan kepada PENGADILAN  AGAMA  JAKARTA  PUSAT.
  • Dalam hal PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, tetapi perkawinan dilaksanakan di Indonesia. Permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada PENGADILAN  AGAMA JAKARTA  PUSAT.
  • Dalam hal PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan (dalam masa 1 tahun setelah pasangan suami isteri kembali ke wilayah Indonesia), telah didaftarkan/dilaporkan pada KUA,  dimana suami atau isteri tersebut bertempat tinggal, permohonan perceraian diajukan kepada  PENGADILAN AGAMA di salah satu wilayah dimana bukti perkawinan telah dilaporkan.

UU No. 7 tahun 1989 tentang Talak Cerai Pasal 66

  • Ayat (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan Sidang guna menyaksikan ikrar talak.
  • Ayat (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam    ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
  • Ayat (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
  • Ayat (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
  • Ayat (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
You can get this information from:
http://consular.indonesia-ottawa.org/indonesia-citizens/perkawinan/perceraian/
  • Back to top
  • Last updated: Wednesday, October 12th, 2011 at 8:20 am UTC
Copyright © 2004 - 2017 by the Embassy of the Republic of Indonesia, Ottawa, Canada